SUMENEP, Tareka.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Kamis (27/03/2025).
Acara ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk memberi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Musrenbang yang digelar di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja ini dihadiri Wakil Bupati, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa pembangunan yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujarnya, Kamis (27/3).
Ia mengungkapkan, pemerintah menerima 912 usulan masyarakat melalui SIPD RI dan 933 usulan dari Pokir DPRD. Semua usulan akan ditelaah secara menyeluruh.
“Kita akan melakukan verifikasi agar program yang disetujui selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
RPJMD menjadi dokumen penting yang mencakup visi, misi, strategi, serta kebijakan pembangunan Sumenep lima tahun ke depan.
Forum ini juga membahas indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendapatan per kapita, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM Sumenep meningkat dari 67,74% pada 2021 menjadi 69,78% pada 2025. Sementara angka kemiskinan turun dari 19,22% pada 2021 menjadi 17,78% pada 2024.
“Meskipun angka kemiskinan menurun, kita harus terus berupaya agar jumlahnya semakin kecil,” kata Arif.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi harus menjadi media untuk merancang kebijakan yang benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya implementasi yang nyata agar perencanaan tidak hanya menjadi dokumen tanpa aksi.
“Kita harus mengubah pola pikir dari sekadar mengikuti fungsi anggaran menjadi fokus pada program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Bupati Fauzi juga menekankan bahwa pembangunan harus merata di seluruh wilayah, termasuk kepulauan.
“Kondisi geografis Sumenep menuntut kebijakan pembangunan yang adil agar tidak ada daerah yang tertinggal,” pungkasnya.
