SUMENEP, Tareka.id – Advokat senior Azam Khan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah, Tanpa Kepastian Hukum dan Ekonomi”. Rabu 26 Maret 2025.
Dalam diskusi yang berlangsung di Cafe and Resto Ayam Brewok Sakera, Sumenep itu, Azam Khan mengkritik tajam sistem hukum Indonesia yang menurutnya telah mengalami degradasi sejak akar dan semakin memihak elite penguasa.
“Buktinya dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini mencerminkan kerapuhan kredibilitas pejabat tinggi Indonesia, ” katanya saat membedah topik FGD tersebut. Rabu (26/03/2025).
Lebih lanjut, Azam panggilan karib pria yang berpengalaman 25 tahun di dunia hukum itu juga menilai undang-undang saat ini lebih berpihak kepada kepentingan segelintir pihak.
“Rakyat seharusnya menjadi pemilik negeri ini, bukan hanya sekadar memikul janji palsu dari penguasa,” ungkapnya.
Selain itu, Azam juga menyinggung kasus tambang nikel dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun yang dinilai tak mendapat hukuman setimpal.
“Hukuman 6,5 tahun bagi pelaku korupsi besar menunjukkan hukum hanya alat politik dan ekonomi,” ujarnya menegaskan.
Selain itu, ia mengkritik pengesahan UU TNI yang dinilai berpotensi mengukuhkan dominasi militer dalam politik Indonesia.
“Undang-undang ini bisa mengikis keseimbangan demokrasi dan perlu dikaji ulang agar tidak merugikan rakyat, ” ungkapnya.
Dalam diskusi ini, Azam juga menekankan pentingnya prinsip tauhid sebagai landasan perjuangan menegakkan keadilan.
“Prinsip tauhid mengajarkan kita berserah diri kepada Allah dan bertindak dengan keikhlasan,” jelasnya.
Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, membahas isu viral pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke media Nasional Tempo serta dampaknya terhadap stabilitas sosial.
Seorang peserta, Rokib, bertanya tentang konsep “Allah tersenyum jika melihat perjuangan” dalam menghadapi sistem yang korup.
Azam menegaskan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan harus dilakukan dengan niat lurus dan konsisten. “Ingat Bismillah,” jawabnya singkat.
Diskusi itu ditutup dengan buka puasa bersama dan ajakan agar masyarakat tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan hukum.
“Kita harus bangkit bersama, menuntut reformasi sistem hukum agar kepercayaan publik dapat pulih,” pungkasnya.
Untuk diketahui, acara ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, aktivis dan jurnalis Sumenep dengan hatapan menjadi refleksi atas kondisi hukum serta politik di Indonesia. (*)
